reformasi intelijen indonesia for Dummies

reformasi intelijen indonesia for Dummies

Blog Article

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

Artinya personil Satgas harus cepat memberikan reaksi terhadap situasi yang berkembang. Intelijen tidak boleh ketinggalan informasi dan harus lebih cepat, tetapi harus akurat dalam memperoleh informasi daripada pihak-pihak lainnya;

The Point out Intelligence Law was lastly issued at the end of 2011, twelve many years after the reform started. This law, adopted Therefore, amongst other motives, in the stress after the murder of human legal rights activist Munir, is indeed forward-oriented and will add into the accomplishment of intelligence reform, avoiding the repetition and custom of authoritarian intelligence within the type of the Orde Baru

Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi

Dalam diskusi tersebut, penting untuk menyoroti pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia agar lebih efektif dalam mendeteksi ancaman dengan lebih baik.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

Discover: You can now access our beta presentation of Net archives playback with limited information. Read through more about these enhancements.

Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.

Yet another obstacle is definitely the sectoral rivalry between the army, law enforcement, and strategic intelligence services, all of that are oriented in direction of inside stability threats and domestic intelligence operations. Domestic threats kind a contested operational area, a ‘grey’ zones of protection, protection, and intelligence threats.

Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.

Menurut Rodon, BIN telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan strategis serta telah menambah beberapa deputi baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.

You will discover nine (9) Constitutional Court judges, in which 3 (a few) are nominated because of the Supreme Courtroom; three (three) are nominated by the home of Representatives, and One more 3 (a few) are nominated with the President. Every one of the judges are appointed via a Presidential Decree and all will serve in a single panel in Each and every circumstance ahead of the Courtroom. The expression of Office environment for judges is five (five) yrs and every one of them can be re elected for one more 1 (just one) phrase. The existence of your Constitutional Court docket has considerably impacted Indonesia usually. Earlier, laws set up through the legislative establishment can't be challenged. The establishment on the Constitutional Court has made it attainable to annul the whole legislation or Portion of its substances if its creating or compound is contradictory into the Constitution. This serves being a Test and harmony of a political organ such as the Legislative entire body.  

Politik Islam di Indonesia tampak sedang mengarah pada upaya untuk melakukan sintesis antara tradisi pemikiran politik yang simbolis dengan yang substansialis. Hal ini bisa dibuktikan dengan Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai mendapatkan informasi lebih lanjut politik menjadi tiga mainstream politik, yakni social demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) merupakan keberhasilan Soeharto yang harus diacungi jempol. Bila tiga mainstream politik itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, saya sangat meyakini bahwa partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam akan berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas beragama Islam.